Rabu, 01 April 2009

Jangan Salahkan Pejabat Jika mereka Korupsi

Korupsi adalah kata2 yang mungkin tidak asing bagi kita, kata2 itu dipopulerkan oleh KPK (komisi pemberantasan Korupsi) yang lagi gencar dalam pemberantasan korupsi,dari kinerja KPK selama ini sudah banyak menjaring pejabat yang melakukan korupsi ke meja pengadilan.

Kata korupsi berasal dari kata latin corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Target utama KPK selama ini adalah para kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang merupakan mereka adalah pejabat publik, dengan marakanya para pejabat yang terjerumus kedalam kasus korupsi, telah menggiring opini masyarakat terhadap nama baik pejabat untuk secara general, yang menganggap seorang pejabat adalah serang koruptor.

Benarkah seorang pejabat itu seorang Koruptor?banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan stereotipe terhadap seseorang, jabatan ataupun sebagainya.

Saya disini melihat para koruptor bukanlah orang yang seutuhnya bersalah tetapi mereka adalah kambing hitam dari sebuah sistem ataupun korban dari budaya yang salah, disisni saya bukan berarti melihat tindak korupsi merupakan suatu yang dibenarkan tatapi lebih tepatnya kepada faktor2 kenapa terjadinya tindak korupsi tersebut.

Saya tersadar dan sedikit bisa memahami kenapa para pejabat melakukan korupsi, contohnya pada pencalonan pemilihan legislatif, hanya untuk mendapatkan posisi sebagai anggota legislatif saja para calon telah mengeluarkan berapa banyak uang, mulai dari biaya iklan, pembelian atribut dan belum lagi ditambah nantinya ketika sang calon sudah menjabat sebagai seorang anggota dewan, yaitu sumbangan untuk partai, sumbangan untuk tim sukses dsb.

Dari realita tersebut, menurut saya seorang pejabat wajar untuk melakukan tindak Korupsi, karena mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan posisi mereka, seperti menurut prinsip ekonomi, dengan modal seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dengan semaksimal mungkin.

Hal tersebut tentunya bisa saja dihindari apabila masyarakat indonesia sadar akan itu semua, dan melek akan politik, coba bayangkan jika seorang calon legislatif yang tugasnya membawa suara rkayat, ataupun menyuarakan suara rakyat. seharusnya yang bertanggung jawab untuk calon legislatif bisa duduk di lemabag DPR adalah pendukungnya, membantu dengan keiklasan karena telah membawa suara mereka di lembaga DPR.

Tetapi hal tersebut diindonesia belum bisa terwujud, karena kesadaran masyarakat terhadap politik belum ada, jadi wajar ketika para pejabat melakukan tindakan Korupsi dan negara Indonesia termasuk kedalam 10 besar negara terkorup di dunia.

Kalau Indonesia ingin memberanbtas korupsi, kalo menrut saya bukan lembaga pemberantas Korupsi yang harus diperkuat, tetapi lembaga kesadaran Politik Masyarakat yang harus didirikan, serhingga Korupsi akan hilang dengan sendirinya.

Tidak ada komentar:

apakah makna hari kemerdekaan buat anda?


ShoutMix chat widget